Overseas.com

Kelompok ( 7 ) BSI Bogor

09.14 |

Tugas Mata Kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi

Cyber Crime dan Cyber Law

“Penyadapan Indonesia Oleh Australian”

Disusun Oleh :

1. Robby Radity 12126832

2. Reyza Aditya 12126576

3. Wahono Ari 12125921

4. Megha Hawani 12126552

5. Novianti Utari 12126725

6. Kartika Dewi 12126900

7. Syilviana Sutra 18120030

Apa itu Cybercrime? Mungkin sebagian orang masih ada yang belum tahu definisi ini. Cybercrime merupakan salah satu istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dalam dunia maya.

Ini termasuk serangan terhadap data komputer dan sistem, pencurian identitas, distribusi gambar pelecehan seksual anak, penipuan lelang di internet, penetrasi layanan keuangan online, serta penyebaran virus, botnet, dan penipuan berbagai email seperti phishing Dan Penyadapan.

Walaupun kejahatan dunia maya atau cybercrime umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Di masa lalu, cybercrime telah dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok kecil individu. Namun, kita sekarang melihat tren yang sedang berkembang dengan tradisional sindikat kejahatan terorganisir dan profesional dengan teknologi kriminal dengan kerja sama dan penyatuan sumber daya dan keahlian mereka.

2. Contoh Kasus cybercrime

A. Penyadapan Australia Terhadap Indonesia

(Kompas.com) Penyadapan SBY oleh Australia masih terus menjadi perbincangan di tanah air. Dipicu oleh berita yang diungkap harian Inggris The Guardian dan harian Australia The Sydney Morning Herald, SBY menyampaikan pidato khusus menyikapi masalah tersebut. Sikap resmi Indonesia yang direpresentasi SBY menunjukkan bahwa Indonesia melalui pemerintah sudah melakukan kerjasama yang membuka ruang penyadapan terbuka lebar. Bahkan Indonesia melalui salah satu organ pemerintahnya dalam hal ini Densus 88 menjadi agen resmi penyadapan oleh Australia. Walau sudah dipakai teknologi enkripsi atau persandian secanggih apapun dan selama semua komunikasi tersebut masih ditransmisikan melalui ranah publik atau jejaring yang bisa diakses oleh teknologi buatan manusia, maka tetap akan bisa dimonitor pihak lain dengan menggunakan teknologi setara.

Sudah menjadi kebiasaan Australia senantiasa melakukan daya upaya atau konspirasi untuk memantau, memonitoring, mengevaluasi baik melalui saluran resmi maupun melalui operasi penyadapan untuk memperoleh informasi-informasi penting sebagai bahan rekomendasi. Penyadapan beberapa tahun belakangan ini di Indonesia mungkin berkaitan dengan kepentingan memperoleh informasi yang cukup bagaimana konstelasi politik menjelang suksesi kepemimpinan nasional 2014. Secara kronologis, aktifitas penyadapan oleh Australia di Indonesia memiliki motivasi terselubung.

B. Kronologi Penyadapan SBY Oleh Australia

Australia telah melakukan operasi mata-mata di Indonesia sejak didirikannya Kedutaan Australia. Kedutaan Australia itu menjadi stasiun luar negeri pertama gerakan rahasia intelijen Australia dan menjadi prioritas utama bagi ASIS (Australian Secret Intelligence Service).

Dalam buku harian Duta Besar pertama Australia, Sir Walter Crocker, terungkap bahwa ASIS melakukan perekaman atau penyadapan sinyal pertahanan Indonesia secara rutin sejak pertengahan 1950an. (cumaberita.com)

3. Pengertian Cyberlaw

Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet.

Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.

Cyber law merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu, dan peraturan yang dibuat itu hanya berlaku kepada masyarakat negara tersebut. Jadi,setiap negara mempunyai cyber law tersendiri.

Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya.

C. Contoh kasus Cyberlaw

Jakarta (ANTARA news) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan jika penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia itu bisa diajukan ke Mahkamah Internasional di PBB, karena menyalahi hukum internasional.

"Indonesia bisa membawa kasus penyadapan itu ke Mahkamah Internasional PBB, karena hal itu sebagai pelanggaran hukum internasional, di mana antar negara dilarang melakukan spionase, pencurian informasi ilegal dan penyadapan, itu melanggar hukum internasional," kata Wakil Ketua Komisi I TB. Hasanuddin dalam peluncuran bukunya, "Arsitektur Keamanan Nasional" di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis.

Hadir sebagai pembicara selain TB Hasanuddin, juga pengamat militer dari Imparsial Al-Araf, dan pengamat intelejen dari LIPI Jaleswari Pramowardani. Lebih lanjut TB Hasanuddin menjelaskan penyadapan tersebut bisa dilakukan dengan tiga cara; yaitu melalui elektronik, udara bebas dengan merekam suara di udara, dan merekam suara di gedung-gedung atau restoran dari jarak jauh."Menyelesaikannya pun bisa melalui tiga cara; yaitu dibawa ke PBB, diplomasi teguran keras, dan pengusiran Kedubes AS serta Australia dari Indonesia," katanya.Pemerintah tambahnya bisa melakukan protes keras, asal mempunyai bukti-bukti. Dan, bukti itu tambah TB Hasanuddin antara lain bisa diperoleh melalui Lemsaneg RI, atau membentuk tim kecil untuk melakukan investigasi ke sumber berita (Snowden media Australia yang memberitakan penyadapan tersebut), dan bisa ditanyakan ke AS,apa saja yang sudah disadap. Hal itu penting, untuk mengubah kebijakan yang ada.

"Kita tunggu sikap pemerintah," kata TB Hasanuddin.